Dalam juga masih bersifat umum, masih belum ada pengaturan

Dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.1  

Jika
kita melihat UU yang lebih umum yaitu pasal 74 ayat 3 UU No. 40 Tahun 2007,
Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan, padahal ia memenuhi kriteria sebagai Perseroan yang melakukan
kegiatan di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya akam,
dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
47  Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang tidak
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai  sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Hal ini juga masih bersifat umum, masih belum ada
pengaturan yang lebih rinci tentang penjatuhan sanksi tidak melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR.

Dengan
diaturnya CSR dalam produk perundang-undangan, maka CSR yang semula bersifat voluntary berubah menjadi mandatory dalam  makna liablity.
Maka bagi perseroan yang tidak melaksanakannya harus dikenakan sanksi. Menurut
pasal 74 ayat 3 Undang-Undang No 40 tahun 2007 sanksinya diserahkan pada
ketentuan hukum yang berlaku. Seperti pasal 34 UUPM sanksinya bersifat
administratif, mulai dari disinsetif, denda, hingga pencabutan izin. Tetapi,
kalau sudah masuk pada ranah pelanggaran hukum, sanksinya harus disesuaikan
dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti pencemaran dan pengerusakan
lingkungan, maka harus tunduk pada UUPPLH.3

1
UU No. 40 Tahun 2007, Penjelasan atas Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas

2 Yahya Harahap, Op, cit, hal. 301

3 Busyra Azheri, Corporate
Social Responsbility, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 360